JAKARTA, INDONESIA
Kasus2 korupsi APBD menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY meminta penyimpangan dana APBD diusut. Para penyedia barang dan jasa yang mengikuti tender proyek yang dimintai "uang jasa" disuruh melapor.
"Saya mengatakan masih mendengarkan paling tidak informasi atau laporan yang tidak sangat formal. Terjadinya penyimpangan dalam APBN dan APBD, jenis penyimpangan itu mark up, harga dinaikkan, negara dirugikan", Ujar SBY.
SBY juga menerima laporan APBD yang dipotong di tingkat atas, sehingga yang mengalir ke tingkat bawah dan dilapangan sudah jauh dari yang dialokasikan di APBN atau di APBD. Penyimpangan itu melibatkan oknum yang ada di pemerintahan dan DPR, imbuhnya.
"Begitu yang saya terima, oleh karena itu, di Musrenbangnas kemarin, kalau memang ada dugaan kuat terjadinya penyimpangan seperti itu, kewajiban penegak hukum melakukan pengusutan. Kalau memang investigasi itu positif, ada dugaan berlanjut pada proses hukum," Tegasnya.
SBY pun memberi syarat, jika ingin melaporkan ke kantornya, tentu saja harus dilengkapi bukti yang nyata. "Haruslah sesuatu yang betul2 riil, nyata, bukan fitnah. Syukur kalau disertai bukti, syukur lagi kalau yang bersangkutan menjadi saksi, tentu kita beri perlindungan kepada saksi2 itu," Tegasnya. (MD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar