Kejaksaan Mengusut Hilangnya Tanah Negara

DEPOK-KASUS HILANGNYA 3 TANAH SITU 

Sekarang bukan uang APBD saja yang dikorupsi, perkembangan tindak perilaku korupsi para pejabat di Pemkot Depok sudah bergeser karena diduga raibnya tanah situ milik negara itu dijual oknum pejabat tertentu. Demikian ditegaskan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok

Terungkapnya kasus hilangnya 3 situ di Kota Depok diantaranya situ Krukut, situ Pasir Putih dan situ Cinere. 

  

"Hilangnya situ itu, pihak kejaksaan menduga telah dijual oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Salah seorang seorang pejabat OM sekretaris dinas Bina Marga dan Sumber Daya air adalah pejabat yang ikut diperiksa oleh pihak kejaksaan negeri Depok, karena diduga terkait hilangnya situ-situ itu", Ungkapnya.

Diketahui tanah yang ada di sekitar situ sudah beralih fungsi menjadi berdiri rumah-rumah warga. Sementera diketahui warga yang tinggal di sekitar situ itu telah memiliki surat sertifikat yang dikeluarkan BPN. 

Dikatakan akibat dari semua itu, kini pihak Kejaksaan Negeri Depok sedang melakukan pengusutan terhadap para pejabat yang terlibat atas hilangnya tanah aset negara itu.

Dua PNS Depok Tersangka Terlibat Proyek Fiktif

DEPOK-KASUS KORUPSI

JAWA BARAT, INDONESIA.

Perilaku korupsi di Pemkot Depok sudah semakin tak terkendali, kini dua orang oknum PNS  berinsial J  seorang pejabat Kasi Sarana prasarana di Dinas Pasar dan S (Bendahara) telah dijadikan status tersangka .

Oleh karena perilaku kedua orang tersebut diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsii yang terindikasi merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Kini kedua orang itu masih dalam pemeriksaan tingkat penyidikan (Pidsus) di Kejaksaan Negeri Depok. Demikian diungkapkan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok

Pasalnya tindak perbuatan memark up anggaran  senilai Rp 432 juta dan membuat kelompok kerja fiktif  di Dinas Pasar. Pada saat penyusunan perencanaan APBD TA 2009 anggaran tersebut  dialokasikan untuk operasionalisasi dua UPS (Unit Pengolahan sampah) di Pasar Kemiri muka dan UPS Pasar Cisalak. 

Rupanya diketahui kegiatan untuk oprasionalisasi UPS itu hanya berlangsung sebulan, selanjutnya tidak berjalan. Apa yang menjadi penyebabnya tidak diketahui. Namun anggarannya terserap habis seratus persen selama setahun. Hasil pemeriksaan di kejaksaan diketahui bukti SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)  anggaran  itu diduga ditandatangani oleh kedua tersangka J dan S.

Tapi apakah mungkin hanya berdua J dan S saja yang melakukan perbuatan menikmati hasil korupsi APBD 2009 itu. Aneh... kalau hanya berdua bawahan saja yang melakukan koorporasi bersama. Apalagi  menikmati hasil korupsi. Mereka berbua diduga hanya dijadikan korban korupsi oleh pimpinan.

Bagaimana dengan unsur pimpinan AS selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PA (Pengguna Anggaran). Apakah mungkin mereka tidak terlibat menikmati hasil korupsi...? Sebaiknya berkas kasus  korupsi UPS ini, pihak kejaksaan tidak perlu melakukan bertahap untuk dijadikan tersangka. 

Seperti  yang  terjadi pada kasus korupsi Bansos pengadaan alat kesehatan Rp 800 juta. Padahal pada hasil pemeriksaan pertama Beny Bambang Erawan (saksi) sudah diketahui dari keterangan saksi2 menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 125 juta.

Setelah terungkap di pengadilan di tahap kedua kemudian putus. Sebulan kemudian diperiksa kembali baru Beny Bambang Erawan pun akhirnya dijadikan tersangka. Seharusnya pada saat pemeriksaan pertama dituntaskan saja biar pihak kejaksaan tidak duakali kerjaan.

Lelang Pengadaan Buku dan Alat Peraga DAK Diduga Diarahkan

DEPOK-BERITA DAK PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Depok nekad memaksakan pelaksanaan lelang umum terhadap Bantuan DAK APBN 2010 dengan waktu yang tersisa hanya 20 hari di penghujung tahun 2010 ini. Mustahil pemenang lelang dapat mengadakan ribuan buku dan alat peraga bisa di cetak hanya dalam waktu singkat  dengan anggaran mencapai Rp 15 Miliar. Demikian dikatakan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok

Melihat dari sisi waktu yang dimiliki pemenang, apakah cukup, untuk mengadakan sebegitu banyak pengadaan buku dan alat peraga yang akan dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan diduga jauh-jauh hari sebelum pengumuman pemenang lelang, pengadaan buku dan alat peraga itu sudah selesai dikerjakan.

Lantas kenapa proses lelang pengadaan buku dan alat peraga (DAK) tidak menggunakan Layanan Penggunaan Secara Elektonik (LPSE) yang sudah ada. Ada apa semuanya itu... ? Padahal diketahui nilai pagu lelang kelima paket proyek itu mencapai miliaran rupiah, seharusnya melalui LPSE.

Dari indikasi-indikasi lelang manual di atas, dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya diduga diarahkan untuk memperbesar peluang agar suatu produk dan pengusaha tertentu dapat memenangkan tender. bahkan ada yang sedemikian terfokus sehingga menutup peluang pengusaha lain.

Dengan demikian akan terbuka kemungkinan pada proses selanjutnya, panitia, PPK dan mitra kerja, dapat bekerjasama secara kolutif. Akibatnya kompetisi tidak terjadi dan peluang pemerintah untuk memperoleh penawaran yang menguntungkan paling kecil.

Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi salah satu indikasi yang bertujuan untuk memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN.

Sesungguhnya pemilihan tempat yang terpencil dan tersembunyi dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang mantap karena tidak banyak gangguan dari pihak luar yang akan mempengaruhi jalannya evaluasi.

Namun pada kenyataannya justru dengan terpencilnya lokasi evaluasi akan dimanfaatkan panitia untuk melakukan KKN dengan mitra kerja.

Dugaan spesifikasi teknis yang direkayasa untuk mengarah pada suatu produk tertentu, atau membuat kriteria yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, pada umumnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya KKN.

Kasus yang umum terjadi untuk pembelian pengadaan barang tertentu yang ditawarkan pabrikan atau supplier. Dengan janji komisi yang menggiurkan. maka spesifikasi teknis yang disusun panitia untuk  pembuatan dokumen tender terindikasi diarahkan kepada penerbit buku dan alat peraga tersebut.

Dengan maksusd agar perusahaan pemasok barang akan mencari produk dimaksud atau mencari distributor barang yang bersangkutan.

Disisi lain peminat tender semakin kerkurang, dan hanya kelompok tertentu saja yang berpartisipasi dalam proses selanjutnya. Kasus ini akan merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah karena tidak dapat memperoleh barang/buku/alat peraga dengan harga yang wajar.Termasuk kerugian dari produsen atau pabrikan lain yang tidak berkesempatan untuk memasarkan produknya.

Usut Penyimpangan Dana Bantuan Block Grand Untuk Depok 2010

DEPOK-BERITA DANA PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Depok telah mendapat bantuan pusat milaran rupiah untuk Block Grand tahun 2010. Anggaran bantuan itu dialokasikan untuk pembangunan beberapa laboratorium sekolah SD, SMP dan SMKN yang ada di Kota.

Adapun sekolah yang mendapatkan bantuan itu diantaranya adalah SMP Negeri 6, dan SMK Negeri 2. Dana bantuan diperuntukkan pembangunan laboratorium sekolah, bantuan diperoleh bervariasi yaitu untuk SD mendapatkan sebesar Rp 120 juta, SMP Rp 140 juta, dan untuk SMKN sekitar Rp 125 juta.

Namun diduga kuat pembangunan laboratorium sekolah tersebut di atas, maka dari Dana bantuan Block Grand 2010 itu kenapa pembangunannya tidak selesai tahun ini. Diketahui ada kesan dari pihak Dinas Pendidikan, dimana bentuk bantuan-bantuan uang yang dari pusat untuk pembangunan fisik disinyalir ada unsur kesengajaan agar pembangunan laboratorium itu tetap berkelanjutan di tiap tahunnya.

Dapat kita bayangkan dari hasil kunjungan ke lokasi pembangunan laboratorium di SMP Negeri 6 dari nilai anggaran yang diperolehnya Rp 140 juta pembangunan itu sampai saat ini belum selesai alasan kepala sekolah Joko Widodo dana tersebut tidak cukup.

Menurut keterangan dari Dinas Pendidikan kabid sarpras Refli mengatakan bahwa SMP Negeri 6 telah menerima bantuan Block Grand 2010 sebesar Rp 140 juta. Sementara berbeda dikatakan Joko Widodo mereka menerima hanya Rp 110 juta. Dari perbedaan keterangan itu, lantas yang mana yang benar...?

Diduga kuat selama ini untuk anggaran proposal sekolah yang dimohon ke pusat sebenarnya anggaran itu mencukupi untuk menyeselesai bangunan laboratorium. Tapi ada indikasi dari luas tanah yang akan dibangun laboratorium kuat dugaan disengaja luas tanahnya yang akan dibangun melebihi dari luas yang sudah ditentukan oleh pusat. Sehingga bangunan itu agar bisa berlanjut pembangunannya untuk tahun depan.

Temuan masalah ada di SMP Negeri 6, maka patut diduga seluruh bantuan Block Grand pusat 2010 yang disalurkan untuk Kota Depok terindikasi telah menyimpang dari ketentuan tata cara penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu ada dugaan penyimpangan, maka mendesak kepada pihak kejaksaan agar melakukan peyelidikan terhadap bantuan tersebut.

LOGO DAN PENGERTIAN SECARA FILOSOFIS

Add caption

                       

                LOGO LSM KOMUNITAS PEMANTAU PERADILAN   KOTA DEPOK  ATAU     

                                                            DISINGKAT : KPPKD                                

                                        
 ARTI LOGO  :

WARNA DASAR WARNA ABU-ABU, BERBENTUK SEGI TIGA DI DALAMNYA TERDAPAT  DUA HURUF "K BERWARNA  HITAM DAN  DUA HURUF "P" BERWARNA MERAH KEMUDIAN PALING BAWAH YANG BENTUK OVAL ADALAH HURUF "D" HURUF TERSEBUT DAPAT DIBACA "KPPKD"  YANG DIJADIKAN LOGO YAITU SINGKATAN DARI KOMUNITAS PEMANTAU PERADILAN KOTA DEPOK.

DIDIRIKAN DAN DITETAPKAN DI KOTA DEPOK, PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 2007 OLEH  DEWAN PENDIRI LSM KOMUNITAS PEMANTAU PERADILAN KOTA DEPOK   DIANTARANYA : DRS. YOHANNES BUNGA SIMANUNGKALIT, DRS. SYARIF HIDAYAHTULLAH, DAN AGUS DRAJAT SUBEKTI.

PROYEK PELEBARAN JALAN MARGONDA SENILAI Rp 2.7 M DIDUGA BERMASALAH

BERITA PROYEK

DEPOK.

Mega proyek pelebaran jalan Margonda Raya yang menghabiskan biaya dari bantuan APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2009 yang bernilai Rp 9,2 miliar itu, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hasil pelebaran jalan itu diduga kuat bermasalah. Proyek jalan Margonda Raya yang dibangun oleh PT. Karunia Abadi Konstruksi yaitu untuk menambah pelebaran ruas jalan dengan lebar 3 meter dan sepanjang 2200 meter.

Proyek yang menelan biaya miliaran rupiah itu, pekerjaannya terdiri dari empat bidang. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor banyak ditemukan kejanggalan yang mencolok. Karena  diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibayar oleh Pemprov Jabar. Demikian dikatakan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok (KPPKD)

Adapun temuan beberapa keganjilan dari hasil pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan bestek, karena dikerjakan berdasarkan tanpa konsultan perencanaan yang matang.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber mau pun di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya pembangunan saluran menggunakan bahan U Ditch/pabrikasi (disebut beton bertulang), tapi kenyataan di lapangan kenapa dikerjakan pembangunanya menggunakan pasangan batu kali yang berukuran 60 x 60 cm dan ukuran kedalaman 30 cm dengan membentuk letter V dan bukan letter U sehingga terjadi penyempitan pada saluran

Pada pembangunan pelebaran bahu jalan yang dikerjakan berkisar sepanjang 2.400 meter, diduga pembangunannya menggunakan kanstin yang lama, dan disulap yaitu dengan cara di aci dan diplester dan kenapa pembangunannya bukan menggunakan kanstin yang baru .

Kemudian pengerjaan Rigid (beton pelebaran jalan yang tertuang di dalam bestek setebal 27 cm, namun dugaan di lapangan banyak ditemukan beton setebal 21 cm yang artinya ada pengurangan volume secara signifikan.

Lantas pada penutup saluran juga diduga tidak menggunakan U Ditch (box cover), tapi pihak kontraktor PT. Kurnia Abadi Konstruksi mencetak sendiri untuk mengurangi beban biaya..

Dari kejanggalan pasca pembangunan proyek pelebaran jalan Margonda raya, LSM - KPPKD mendesak pihak Kejaksaan Negeri Depok agar segera mengusut kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan proyek jalan tersebut.

Maka dari itu, patut diduga anggaran yang sudah terserap habis itu, sangat berpotensi merugikan keuangan Negara. Sementara menurut informasi yang kami terima, pihak kejaksaan sudah melakukan Pull Data dan PUll Baket. Karena diketahui penyidik kejaksaan Depok belum lama ini telah pergi ke Bandung dan sudah mengambil semua data proyek tersebut.

Bansos Alat Kesehatan RSUD Rp 2 Miliar Berpotensi Korupsi

BERITA ALKESEHATAN

DEPOK.

Bansos yang digelontorkan dari APBD Propinsi Jabar tahun 2008 sebesar Rp 87 M, kemudian setelah di APBD Perubahan, penambahan anggaran dari APBD Kota Depok sehingga total seluruhnya dana bantuan keuangan Bansos itu berjumlah menjadi Rp 97,9 M. Hal ini diungkapkan Yohannes Bunga  Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok (KPPKD)

Dari total bantuan itu, apakah hanya satu saja yang bisa diungkap oleh pihak kejaksaan Depok sampai ke pengadilan, lantas yang lainnya kemana ?. Tidak menutup kemungkinan delik perbuatan hukumnya sama dengan belanja barang yang lain.

Karena semua itu terdapat 11 macam bidang atau (item) jenis uraian dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari APBD Propinsi Jabar tahun 2008.

Diketahui bahwa proses tata cara pembelian alat kesehatan untuk dua rumah sakit itu tidak benar, di dalam hasil fakta persidangan terbukti poses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya penuh dengan rekayasa.

Dilakukan mulai dari pembuatan dokumen/administrasi tidak normatif karena dilaksanakan tanpa mengacu kepada Juklak-juknis Bansos maupun Keppres No.80 Tahun 2003, sehingga terjadi ditemukan kejaksaan penyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Bagaimana pula kejelasan nasib pembelian alat kesehatan lain untuk RSUD yang bernilai Rp 2.030 M seperti pembelian barang Refregerator Tor dan Frezer for vaccin drugs and Laboratorium sebesar Rp 1,1 Miliar, pembelian Blood Bank and Refregerator Rp 230 juta, dan Foging Machine 36 unit Rp 700 juta.

Apakah delik perbuatan pembelian alat kesehatan untuk RSUD di atas berbeda dengan pembelian alat kesehatan sebelunnya, sehingga pihak kejaksaan tidak menemukan bukti awal,

Sementara kalau kita melihat dari Rencana Anggaran Biaya harga satuan dari alat kesehatan RSUD sangat tinggi, Dimana konstruksi  perhitungan kerugian Negara berpotensi adanya pelanggaran hukum.

PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH INDIKASI KORUPSI

BERITA MODUS MASIH BERLANGSUNG

DEPOK.

Biasanya jika suatu tindak koorporasi seorang pejabat pemerintah sudah solid dan konsistensi, apalagi kalau hubungan agenda tersembunyi itu berlangsung selama lima tahun. Tentu kita tidak tahu lagi sudah berapa banyak uang yang diraupnya.,

Dengan melakukan cara/modus operandi berantai memanfaatkan beberapa orang kolega non PNS yang dekat penguasa untuk ber KKN.

Pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara seperti Bupati, walikota, Gubernur, dan Menteri, kerap kali menggunakan orang-oramg yang ada disekitarnya untuk melakukan tindak Korupsi. Demikian diungkapkan Yohannes Bunga Simanungkalit Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok.

Jika penguasa memakai orang-orang yang non PNS terutama yang bukan pengusaha tentu cara seperti itu lebih aman masuk implikasi hukum, bila dibandingkan daripada seorang pejabat pemerintah ber KKN menggunakan saudara, teman, kerabat atau dari komunitas sendiri, apalagi kalau orang-orang tersebut sebagai pengusaha, tentu sangat rawan.

Karena harus dengan cara seperti itulah biar bagaimana pun, mengingat dalam situasi sekarang ini para pejabat pemerintah selaku pengambil keputusan, bisa saja akibat kebijakan para pejabat tentu tidak mau menanggung resiko.

Maka harus berupaya bagaimana caranya untuk menghindar dari segala jeratan hukum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerap disinyalir modus seperti itu selama ini terjadi di Kota Depok dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah bekerjasama dengan swasta yang non PNS juga bukan pengusaha. Sehingga terindikasi pejabat pemerintah melakukan lobbi tertutup, dan memberi kemudahan izin, sehingga tidak tranparan mengambil keputusan.

Sebagai contoh kongkrit, pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti titik reklame di seluruh Kota Depok diduga kuat mulai tahun 2007 titik reklame out door milik pemerintah itu dikuasai oleh salah satu perusahaan advertising di Kota Depok. Ironisnya bentuk  darpidapa kesepakatan kontrak dengan pemerintah pun tidak ada.

Bayangkan saja tidak sedikit pemasukan PAD dari reklame, itu bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Pemasukan mulai dari spanduk, baliho, banner, cetakan dll. apalagi reklame out door yang berukuran besar, sedang mau pun kecil, tentu pemesan reklame akan dikenakan pajak reklame, retribusi IMB, IPR.dan kontrak per tahun.

Ternyata bukan itu saja, ada lagi dugaan tentang pemanfaatan fasilitas pemerintah yaitu sebuah Apotik yang lokasinya terletak berada di dalam RSUD Kec.Sawangan.

Karena fasilitas apotik itu adalah milik pemerintah, diketahui obat-obat generik dari dinas kesehatan dipasok ke situ. Apotik yang santer diduga milik seorang terdakwa kasus korupsi Bansos Gate pengadaan alat kesehatan Rp 800 juta bernama YE.

Semua bentuk-bentuk kebijakan yang diciptakan oleh pejabat walikota, bupati, gubernur seperti ruislag, pembebasan tanah dengan menggunakan investor terlebih dahulu salah satu sarat KKN.

Kemudian aoalagi kalau ada upaya untuk memiliki saham-saham di perusahaan Developer. Dengan cara melakukan barter dengan biaya perizinan yang seharusnya uang penerimaan itu masuk ke PAD, adalah indikasi penyimpangan.Apalagi yang namanya bentuk pemanfaattan fasilitas pemerintah yang dilakukan oleh orang-orang terdekat.

Apa pun alasannya tindak korupsi pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang tidak bisa dibenarkan. Karena itu adalah termasuk salah satu indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Maka atas dugaan itu, diminta kepada pihak kejaksaan agar segera melakukan pengusutan secara tuntas terhadap kasus-kasus di atas, karena  patut diduga modus seperti itu berpotensi merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Wilayah Jabar III Kab. Bogor, Depok, Bekasi KPK Harus Audit Ulang Laporan APBD Depok, Bogor TA 2009

DEPOK-PENGEMBANGAN KASUS

Terkait kasus tindak perilaku penyuapan dilakukan pejabat BPK di Pemda Bekasi, melibatkan dua PNS Bekasi (Herry Lukmantohari yang dan Herry Suparjan) yang tertangkap basah telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap dua orang pegawai BPK yaitu Suharto dan Enang Hermawan.

Tindak lanjut kasus itu, seharusnya KPK melakukan pengembangan kasus dengan menarik kesimpulan ke arah kebiasaan perilaku (behavior) yang ketahuan terima suap. Karena sudah mengetahui keduanya berperilaku tindak penyuapan, paling tidak KPK harus mencurigai hasil pemeriksaan tahun 2009 di tempat atau kota lain.

Bisa saja dikembangkan kasus itu, di kota-kota tempat dimana mereka pernah bertugas selama ini, melakukan pemeriksaan APBD, selain Kota Bekasi. Demikian diungkapkan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau peradilan Kota Depok.

Jadi seperti diketahui bahwa pemda kab.Bogor, Depok, dan Bekasi adalah termasuk wilayah Jabar III, wilayah tempat pemeriksaan APBD tahun 2009 yang telah diperiksa oleh Suharto (Kepala Sub Auditorat Jabar III) bersama Enang Hermawan (Kepala Seksi Wilayah Jabar III)

Tidak menutup kemungkinan berperilaku perbuatan tindak penyuapan sudah terbiasa dilakukan Terbukti pejabat BPK itu bersalah secara sah, telah tertangkap tangan KPK terima suap.

Maka dari kebiasaan perilaku itu, bukan tidak mungkin oknum auditor BPK itu di wilayah Jabar III  lain, diindikasikan melakukan modus yang sama seperti di Bekasi, yaitu dengan membuat laporan keuangan APBD pemda Depok tahun 2009 mendapat status opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Apalagi APBD Depok tahun 2008 - 2009 tidak sedikit uang terbuang begitu saja, oleh karena diketahui, di setiap dinas banyak hasil daripada pekerjaan proyek pembangunan fisik mulai dari kegiatan nilai kontrak ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah terindikasi mengalami kualitas rendah (tidak sesuai spek atau RAB proyek) tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Seperti : 21 pembangunan hangar UPS, pengadaan mesinya, pembangunan TPA. RPH, RSUD, jalan betonisasi, saluran,dsb.

Ironis memang, hasil temuan BPK itu tidak jarang diserahkan ke kejaksaan, kalau begitu apa gunanya tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasikan Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter antara Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP.

Kita ketahui tahun-tahun sebelumnya, hampir semua di setiap dinas ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK, terutama pada pembangunan fisik mengalami kekurangan volume, belum lagi pada kegiatan non fisik, dan belanja rutin dinas yang harus dipertanggung jawabkan dinas kepada BPK.

Kalau sudah bermasalah saat pemeriksaan BPK, para pengusaha biasanya banyak yang tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan kekurangan uang (karena pekerjaan kurang volume) yaitu ke Kas daerah oleh karena, mereka sudah dibayar pemerintah. Jadi kekurangan harus dikembalikan. Bisa saja diduga BPK pada waktu itu melakukan pemutahiran data APBD Depok tahun 2009 dengan tanpa mengembalikan kerugian negara.

Untuk menyelesaikan permasalahan hasil dari temuan audit BPK ini, biasanya selama ini diduga pihak dinas mengadakan pertemuan di Hotel Bumi Wiyata. Tidak ada ubahnya seperti apa yang dilakukan di Bekasi.

Maka berangkat dari peristiwa di pemda Bekasi seperti yang dilakukan kedua oknum BPK yang tertangkap tangan, APBD Depok tahun 2009 juga sebagai kota yang juga ikut diperiksa pejabat BPK wilayah Jabar III, maka hasil pemeriksaan audit tahun lalu, patut diduga juga, apakah mereka telah melakukan tindak perilaku yang sama saat memeriksa APBD Kota Depok tahun 2009.

Oleh karena, telah pernah berbuat di Bekasi, lantas bagaimana pula saat pemeriksaan di Depok. Apakah laporan keuangan APBD Depok tahun 2009 sudah benar.... ? Agar dilakukan pengembangan kasus, maka diharapkan KPK harus juga melakukan pengauditan ulang terhadap laporan keuangan APBD Kota Depok tahun 2009 lalu, yang pernah diperiksa oleh pejabat BPK Suharto dan Enang Hermawan

INGIN TAHU SOAL KORUPSI, SELAMAT DATANG MENGUNJUNGI DAN MEMBACA DI INFO KORUPSI DEPOK

DEPOK.

Kehadiran kami menyajikan berita2 DUGAAN KORUPSI bagi masyarakat Kota Depok, tak lain bertujuan agar masyarakat luas mengetahui tentang sejauhmana penggunaan keuangan NEGARA dan DAERAH dilaksanakan oleh Pemkot Depok.

Melakukan tindakan preventif terhadap tindak tanduk pelaku korupsi. Penyajian berita aktual INFO KORUPSI DEPOK ini guna memberikan informasi yang edukatif, mengawal dan sekaligus berupaya mencegah kebocoran keuangan APBD/APBN.

Kami selaku lembaga kontrol sosial yang selalu konsern melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah/negara, serta melakukan pemantauan juga terhadap tindak tanduk perilaku para pejabat PNS di jajaran Pemerintah Kota Depok. SELAMAT MEMBACA........!!!