DEPOK, JAWA BARAT.
VERSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
VERSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
KOORDINATOR LSM KOMUNITAS PEMANTAU PERADILAN KOTA DEPOK "YOHANNES BUNGA" MENGATAKAN HASIL SURVEY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGURUS PERIZINAN, SEPERTI KTP, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PEMERINTAHAN KOTA (PEMKOT) DEPOK MENGINDIKASIKAN PERILAKU KORUPSI DIJAJARAN PEMKOT DEPOK SUDAH SAMPAI PADA TINGKAT MEWABAH DAN SISTEMIK.
"PERILAKU KORUPSI SUDAH SAMPAI PADA TINGKAT TERTENTU MEWABAH DAN SISTEMIK MENJANGKAU DI SEGALA BIDANG. ITULAH YANG MEMBUAT PEMKOT DEPOK MENDAPAT KATEGORI NILAI "JEBLOK" 3,50 KATANYA KEPADA WARTAWAN.
DIKATAKANNYA MELIHAT HASIL SURVEY KPK SUDAH TENTU MASYARAKAT DEPOK MERASA KECEWA, DAN MALU KEPADA MASYARAKAT DI KOTA-KOTA LAIN.
SELAMA TUJUH TAHUN JAJARAN PEMKOT DI BAWAH KEPEMIMPINAN WALIKOTA DEPOK DR. Ir NUR MAHMUDI ISMAIL RUPANYA MEMILIKI PENYAKIT SOSIAL YANG SANGAT "KRONIS". "PERILAKU DAN MENTAL KORUPSI PEJABAT DEPOK LAYAKNYA PENYAKIT "KANKER KORUP" TELAH MEMASUKI TINGKAT STADIUM EMPAT. TINGGAL MENUNGGU AJALNYA SAJA, "KATA YOHANNES.
DIA MENGUNGKAPKAN SELAMA INI PEMKOT DEPOK TELAH BANYAK MERAIH PENGHARGAAN DAN PREDIKAT. SAYANGNYA KATA DIA ITU SEMUA HANYA MEMBENTUK OPINI DAN KESAN DIMASYARAKAT BAHWA STANDARD PELAYANAN PUBLIK DI DEPOK SUDAH TRANSPARAN. TIDAK ADA PUNGUTAN LIAR, KECUALI PUNGUTAN YANG DIATUR DI DALAM PERDA.
MALANGNYA HASIL SURVEY KPK JUSTRU YANG TERJADI SEBALIKNYA, BANYAK TEMUAN PERBUATAN SUAP DAN GRATIFIKASI. NAMUN SEGUDANG PREDIKAT YANG DIPEROLEH PEMKOT DEPOK ITU TIDAK ADA HUBUNGANNYA DAN TIDAK MEMPENGARUHI TUJUAN PEMBERANTASAN KORUPSI,"TUTURNYA.
DIJELASKANNYA LAGI, PREDIKAT DEPOK SAAT INI LEBIH LAYAK DISEBUT "KOTA TERKORUP". SEBAB DEPOK TELAH GAGAL MENDAPATKAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITAS YANG BAIK, DIMANA INDIKATOR KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIROKRAT SANGAT RENDAH.
TIDAK BERHASIL MENATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAUK, DAN TIDAK ADANYA PERBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN. "APALAGI KEPALA DAERAH TIDAK BESIKAP TEGAS, SEHINGGA TIDAK BERJALANNYA REFORMASI BIROKRASI DI JAJARAN APARAT PEMERINTAHAN, "KATA YOHANNES BUNGA.
YOHANNES PUN MENYAYANGKAN MENGAPA HASIL SURVEY KPK HANYA MENGUKUR INDEKS PERSEPSI INTEGRITAS, BELUM MENYENTUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI MENCAKUP PERILAKU DALAM PENGGUNAAN KEUANGAN APBD BELANJA BARANG DALAM BENTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA.
SEBAIKNYA DILAKUKAN SURVEY UNTUK MENGETAHUI SEJAUHMANA HASIL KEGIATAN PROYEK2 YANG DIBANGUN OLEH PEMKOT DEPOK. APAKAH HASIL KEGIATAN PROYEK TERSEBUT SUDAH SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS ATAU BELUM, KARENA DIKETAHUI BANYAK KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEPERTI JALAN, DAN BANGUNAN BERMUTU RENDAH TIDAK MEMADAI," UNGKAPNYA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar