Jemaat Gereja Yasmin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Menuntut Keadilan Kepada Pemerintah Dalam Kebebasan Beragama (Freedom Religious)
Jenewa, Swiss.
Indonesia masih bersikap defensif dalam sidang tinjauan Periodik Universal (Universial Periodic Review/UPR Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Diakui meteri Luar Negeri Marty Natalegawa "Memang masih ada tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia", khususnya dalam hal kebebasan beragama dan intoleransi. Dikatakan Marty bahwa peningkatan dan perlindungan HAM di Indonesia bukan tanpa tantangan.
Tantangan yang dimaksud ialah kasus2 kekerasan terhadap kelompok minoritas semacam Ahmadiyah, penyegelan tempat2 ibadah, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, serta kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.
Sidang Dewan HAM bukanlah bentuk pengadilan terhadap negara anggota, melainkan lebih sebagai mekanisme pemberian saran dan pandangan yang konstruktif demi kemajuan penegakan HAM di setiap negara yang disoroti. Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin mengatakan delegasi Indonesia tidak bisa mengelak dari sorotan tajam dari negara2 anggota dewan HAM PBB.
Dikatakan pembahasan laporan Indonesia diwarnai berbagai catatan kritis tentang kondisi HAM di tanah air, mulai dari kebebasan beragama, masalah Papua, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berbagai kasus lainnya.
Namun dari semua pembahasan yang mendapat sorotan tajam adalah masalah "religious freedom" dan Papua, Indonesia tidak bisa mengelak akan hal ini.
Namun dari semua pembahasan yang mendapat sorotan tajam adalah masalah "religious freedom" dan Papua, Indonesia tidak bisa mengelak akan hal ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar