Minggu, 26 Agustus 2012
Sabtu, 25 Agustus 2012
Rabu, 22 Agustus 2012
Kelompok Organisasi OPM Papua Sering Menembaki Warga Sipil
Papua, Irian Jaya.
Disebabkan Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah Pusat Terhadap Masyarakat Papua, Tampak Kelompok Organisasi OPM Papua di Irian Jaya "Mempersenjatai Diri" Mereka sering Menembaki Warga Sipil dan Pasukan Keamanan Di sana. Angkat Senjata memberontak Menginginkan "Kemerdekaan" Melepaskan Diri Dari Pemerintah Indonesia.
Selasa, 21 Agustus 2012
Senin, 20 Agustus 2012
Sabtu, 18 Agustus 2012
Rehabilitasi Situ Pengasinan Depok Tidak Maksimal
Proyek Rehabilitasi Situ Pengasinan dan Bojongsari Depok Yang Dikerjakan Oleh Pelaksana PT. Karuniaguna Inti Semesta Bernilai Rp 4.146.007.000 Miliar Dikerjakan Tidak Maksimal, Oleh Karena Kurang Mendapat Pengawasan Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
Turab Penyanggah Tanah Yang Dibangun Tahun 2009 Di "Soal". Pembangunan Turab Tersebut Yang Dibiayai Dari APBD Kota Depok Senilai Rp 325 Juta, Berlokasi Di Jalan Sentosa-Juanda Kini Telah "Dibongkar" Oleh Pengembang Tanpa Ada Konfirmasi Terlebih Dahulu Kepada Pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok
Misi Membantu Melayani Suku Pedalaman di Papua IriaJaya
PAPUA, IRIAN JAYA.
TAMPAK DALAM GAMBAR SUKU PEDALAMAN DI PAPUA IRIAN JAYA KURANG MENDAPAT PERHATIAN DARI PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA. DISANA MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN, SEPERTI PUSKESMAS, OBAT-OBATAN, SANITASI LINGKUNGAN, AKIBATNYA MEREKA MENGALAMI PENDERITAAN SAKIT YANG BERKEPANJANGAN.
Jumat, 17 Agustus 2012
Kamis, 16 Agustus 2012
Indonesia Diwarnai "Catatan Kritis" Dari Anggota Dewan HAM PBB
Jemaat Gereja Yasmin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Menuntut Keadilan Kepada Pemerintah Dalam Kebebasan Beragama (Freedom Religious)
Jenewa, Swiss.
Indonesia masih bersikap defensif dalam sidang tinjauan Periodik Universal (Universial Periodic Review/UPR Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Diakui meteri Luar Negeri Marty Natalegawa "Memang masih ada tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia", khususnya dalam hal kebebasan beragama dan intoleransi. Dikatakan Marty bahwa peningkatan dan perlindungan HAM di Indonesia bukan tanpa tantangan.
Tantangan yang dimaksud ialah kasus2 kekerasan terhadap kelompok minoritas semacam Ahmadiyah, penyegelan tempat2 ibadah, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, serta kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.
Sidang Dewan HAM bukanlah bentuk pengadilan terhadap negara anggota, melainkan lebih sebagai mekanisme pemberian saran dan pandangan yang konstruktif demi kemajuan penegakan HAM di setiap negara yang disoroti. Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin mengatakan delegasi Indonesia tidak bisa mengelak dari sorotan tajam dari negara2 anggota dewan HAM PBB.
Dikatakan pembahasan laporan Indonesia diwarnai berbagai catatan kritis tentang kondisi HAM di tanah air, mulai dari kebebasan beragama, masalah Papua, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berbagai kasus lainnya.
Namun dari semua pembahasan yang mendapat sorotan tajam adalah masalah "religious freedom" dan Papua, Indonesia tidak bisa mengelak akan hal ini.
Namun dari semua pembahasan yang mendapat sorotan tajam adalah masalah "religious freedom" dan Papua, Indonesia tidak bisa mengelak akan hal ini.
Rabu, 15 Agustus 2012
Rabu, 08 Agustus 2012
DEMOKRASI DI INDONESIA KACAU
DEPOK, JAWA BARAT.
MESKI DEMOKRASI SUDAH DIMANIFESTASIKAN DALAM BENTUK LEMBAGA2 FORMAL PEMERINTAH. PEMILU, PEMILUKADA, DAN SEJENISNYA, PELAKSANAANNYA DINILAI BERPERAN BESAR MENGACAUKAN TATANAN BERNEGARA.
DI LEMBAGA-LEMBAGA FORMAL NEGARA RANCANGAN INSTITUSI DEMOKRASI MASIH "AMBURADUL". BUKTINYA SISTEM DAN LINGKUNGANNYA JUSTRU MENYUBURKAN "KORUPSI". AKIBATNYA JELAS INDONESIA SAAT INI TERJEBAK PADA LABIRIN TRANSISI DEMOKRASI YANG TAK BERKESUDAHAN. PASALNYA DEMOKRASI DINILAI SEBATAS MEMANJAKAN PARA ELITE POLITIK, PADAHAL RAKYAT BELUM MERASAKAN DAMPAK "DEMOKRASI" SECARA SIGNIFIKAN, TERUTAMA TERKAIT DENGAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN.
PEMILU DILAKSANAKAN SECARA RUTIN, TETAPI MALAH MENJADI ARENA PENCEDERAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI, POLITIK UANG, SUAP MENYUAP, PENCEDERAAN JANJI, DAN KECURANGAN SEOLAH MERUPAKAN HAL BIASA DALAM TAHAPAN PEMILU.
MANIPULASI DATA PEMILIH, PENGGELAPAN, ATAU PENGGELEMBUNGAN SUARA, INTIMIDASI, DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN LAIN MERAMAIKAN SETIAP GELARAN PEMILU.
HARUS DIAKUI KENYATAANNYA MENUNJUKKAN PEMILU DALAM BEBERAPA PERIODE BELAKANGAN INI LEBIH SERING MELAHIRKAN PEJABAT POLITIK YANG "NARSIS", SURPLUS KEKUASAAN, BEKERJA BUKAN UNTUK RAKYAT, DAN CENDERUNG BERPERILAKU "KORUPTIF".
DI NEGARA DEMOKRASI PEMILU MERUPAKAN KENISCAYAAN, KARENA ITU SALAH SATU CARA MEMPERBAIKI DEMOKRASI IALAH MENYEHATKAN PEMILU, BAIK ITU PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF, MAUPUN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.
PEMILU YANG SEHAT MERUPAKAN INSTRUMENT PENTING UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS DEMOKRASI. INILAH HUBUNGAN NYATA DAN TIMBAL BALIK ANTARA DEMOKRASI DAN PEMILU. INI PULA YANG SELAMA INI MENJADI PERSOALAN SERIUS DALAM MEMBANGUN DAN MENGUATKAN DEMOKRASI.
SEBAGAI SALAH SATU "PILAR NEGARA DEMOKRASI" PEMILU HARUS DILAKSANAKAN SECARA DEMOKRATIS, ARTINYA PEMILU HARUS DILANDASI AZAS DAN PRINSIP "LUBER" DAB "JURDIL". PROSES DAN TAHAPANNYA SELALU MENGEDEPANKAN NILAI ETIKA, INTEGRITAS DAN KEJUJURAN.
Langganan:
Postingan (Atom)